Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI, Wihaji, menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta jajaran di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, pada Rabu (19/3/2025).
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membahas program-program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi NTT, terutama di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
Kondisi Kependudukan di NTT
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 769 ribu keluarga di NTT, di antaranya 331 ribu merupakan Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, sekitar 81.984 keluarga masuk dalam kategori KRS desil 1 atau miskin ekstrem.
Selain itu, terdapat tantangan infrastruktur dasar, di mana 81 ribu keluarga masih membutuhkan jamban, sementara 157 ribu keluarga belum memiliki akses sanitasi layak. Tak hanya itu, 103 ribu keluarga juga tidak memiliki akses terhadap sumber air minum utama yang layak.
Bonus Demografi dan Tantangan Ketenagakerjaan
Menteri Wihaji juga menyoroti bonus demografi yang dialami Indonesia, dengan komposisi penduduk produktif mencapai 70,72% dari total populasi. Artinya, dari setiap 10 orang, sekitar 6 hingga 7 orang berada dalam usia produktif (14-65 tahun).
Namun, Menteri Wihaji menekankan bahwa meskipun angka produktivitas tinggi, tantangan terbesar adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Ia mengungkapkan bahwa di NTT, hanya sekitar 30% dari penduduk produktif yang telah mendapatkan pekerjaan, sementara 40% lainnya masih belum memiliki akses ke pekerjaan yang layak.
Perubahan Nomenklatur BKKBN
Dalam kesempatan ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan sambutan selamat datang kepada Gubernur NTT beserta rombongan serta menegaskan perubahan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kini, lembaga tersebut telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), dengan cakupan kerja yang lebih luas dalam mengelola isu-isu kependudukan, keluarga, serta kesejahteraan masyarakat.
Upaya Sinergi dengan Pemprov NTT
Sebagai bagian dari upaya sinergi, Kemendukbangga berkomitmen untuk mempercepat berbagai program pembangunan keluarga di NTT, termasuk upaya penanggulangan stunting, peningkatan akses terhadap air bersih, serta penyediaan lapangan kerja yang lebih luas bagi penduduk produktif di daerah tersebut.
